Portalmetro.id,Palu (Sulteng) — Setiap hari, truk-truk tambang berlalu-lalang di jalan provinsi. Beban beratnya mengguncang aspal, menimbulkan debu, suara bising, dan sesekali kecelakaan. Tapi di balik semua lalu-lintas itu, ada yang jauh lebih merugikan : ketiadaan kontribusi ke kas daerah.
Sulawesi Tengah adalah provinsi yang kaya sumber daya. Nikel, emas, batuan, kapur, dan pasir diangkut keluar dari pegunungan dan lembah-lembah, menuju pelabuhan.
Tapi ketika kita melihat laporan keuangan daerah, kenapa yang tertinggal untuk masyarakat terasa tidak sebanding dengan yang diangkut pergi?
Kita Biarkan Mereka Lewat Begitu Saja
Selama ini, perusahaan tambang menggunakan jalan umum seperti milik pribadi. Tanpa kontribusi retribusi. Tanpa izin pemanfaatan yang jelas.
Pemerintah provinsi hanya memperbaiki jalan yang rusak, bukan menarik nilai dari pengguna utamanya.
Padahal jalan hauling tambang—jalur yang dilalui truk dari titik tambang ke pelabuhan atau pabrik adalah urat nadi logistik industri ekstraktif.
Kalau setiap kendaraan mengangkut kekayaan daerah, kenapa pemerintah tidak ikut menghitung nilainya?
Saatnya Diatur, Bukan Dibiarkan
Sudah waktunya pemerintah provinsi mengambil peran lebih besar. Jalan hauling tambang tidak boleh dibiarkan menjadi zona abu-abu.
Pemerintah bisa, dan seharusnya, mengaturnya secara formal. Lewat peraturan gubernur khusus, provinsi bisa menetapkan bahwa :
Jalan hauling harus memiliki izin pemanfaatan.
Ada retribusi berdasarkan volume dan jarak tempuh.
Dana hasil retribusi digunakan untuk jalan, lingkungan, dan masyarakat sekitar tambang.
Dibentuk tim pengawas lintas dinas yang bertanggung jawab langsung pada gubernur.
Kita terlalu lama sibuk menambal jalan, tapi tidak pernah menata ulang kebijakan siapa yang seharusnya ikut menanggung beban rusaknya.
PAD Kita Hilang di Jalan
Kita sering dengar seruan: “Tingkatkan PAD!” Tapi anehnya, kita justru membiarkan jalur ekonomi terbesar itu lolos begitu saja.
Jalan hauling tambang bisa memberi potensi PAD puluhan miliar rupiah setiap tahun — jika diatur dan diawasi dengan serius.
Uang sebesar itu bisa membiayai sekolah, jembatan, air bersih, dan pengawasan tambang.
Tapi selama ini, daerah hanya menonton truk lewat. Nilai ekonomi hilang di jalan, yang tertinggal hanya lubang dan debu.****
Sumber : Deadline-News.com
Editor : Muhammad NurNas.
Tidak ada komentar