Konflik Agraria “Warga Palu Tuntut Pencabutan Tanah HGB”, Eva Bande : Sudah Saatnya Masyarakat Mendapatkan Keadilan
PORTALMETRO.ID,Palu — Satgas Penyelesaian konflik agraria (PKA) Bentukan Gubernur Sulteng Dr.H.Anwar Hafid,M.Si., komitmen menyelesaikan konflik lahan yang berkeadilan bagi Rakyat di eks hak guna bangunan (HGB) di Kelurahan Tondo dan Talise Kecamatan Mantikolore kota Palu.
Hal itu ditegaskan Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat Menemui Demonstran Aliansi Perjuangan Masyarakat Kota Palu, pada Rabu (10/9/2025) di depan kantor Gubernur jalan Samratulangi.
Ketua Satgas PKA Sulteng Eva Bande dalam keterangan tertulisnya Kamis (11/9/2025), mengatakan konflik lahan yang sudah lama berlangsung antara Warga Masyarakat Kelurahan Tondo, Kelurahan Talise dan Kelurahan Talise Valangguni dengan Perusahaan-perusahaan pemegang HGB yang tidak memanfaatkan tanahnya.
Menurut Eva sasaran aksi yang lebih dulu dituju oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kota Palu Adalah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian menuju ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah dan berakhir di Kantor Walikota Palu.
“Saat massa aksi datang di Kantor Gubernur, mereka disambut oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Fahruddin Yambas, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah BPN Sulteng, dan Kantor Pertanahan Kota Palu,”kata ketua harian Satgas PKA Eva Bande itu.
Kata putri asal Luwuk Banggai itu, massa aksi dalam orasinya menyampaikan tuntutan-tuntutan diantaranya adalah:
Masyarakat menuntut pencabutan Hak Guna Bangunan PT Sinar Putra Murni, PT Sinar Waluyo dan PT Duta Dharma Bhakti yang berada di Wilayah Tondo dan Talise.
“Mereka menyampaikan bahwa Masyarakat sudah sejak lama berjuang untuk pencabutan HGB, kebutuhan terhadap penguasaan dan kepemilikan lahan untuk pertanian maupun Pembangunan Kawasan permukiman Masyarakat menjadi kebutuhan saat ini,”kata Eva mengutip pernyataan Massa aksi.
Eva mengatakan mewakili Gubernur Sulteng, Fahrudin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulteng berkomitmen untuk selalu berada di pihak Masyarakat.
“Dan secara tegas Pemerintah Provinsi berkomitmen akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat dengan segera melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan para pihak termasuk Masyarakat,”ujar Eva mengutip pernyataan Asisten 1 Setda Provinsi Sulteng tersebut.
Eva menerangkan bahwa masyarakat menaruh kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat menyelesaikan persoalan ini.
“Sebab Masyarakat melihat Gubernur Sulteng mempunyai komitmen untuk menyelesaikan persoalan Agraria di Sulawesi Tengah hal ini dibuktikan dengan lahirnya Satgas PKA untuk menjawab problem yang melibatkan Masyarakat dengan Perusahaan-perusahaan besar,”sebutnya.
Mendengar keluhan-keluhan Masyarakat yang kesulitan mendapatkan keadilan, Ketua Satgas PKA menyampaikan Pembentukan Satgas PKA ini, merupakan komitmen Gubernur untuk menyelesaikan problem Konflik Agraria di Sulteng lebih khusus Kota Palu.
“Ini sudah saatnya kita mengakhiri tangisan penderitaan Masyarakat, sudah saatnya Masyarakat mendapatkan keadilan. Saya menegaskan kepada Pemerintah agar tidak berpihak pada pemodal besar, berpihaklah kepada Masyarakat kecil yang selalu terpinggirkan,”ucap Eva.
Eva menjelaskan pada hari Jum’at besok 12 September 2025, Pemerintah Provinsi Sulteng akan mengagendakan rapat tindak lanjut terkait tuntutan Masyarakat Tondo dan Talise.
“Dan termasuk mengundang perwakilan Masyarakat agar dapat terlibat secara langsung sebagai bentuk keterbukaan Pemerintah dalam penyelesaian Konflik Agraria tersebut,” tutur Eva. ****
Pos terkait
Tidak ada komentar