Atasi Antrean Solar di SPBU, Gubernur Anwar Hafid Dorong Solusi Cepat untuk Truk Kontainer
PORTALMETRO.ID, Palu --Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, yang dikeluhkan pelaku angkutan truk kontainer.
Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan kendala penggunaan Barcode/QR Code saat pengisian BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kondisi itu dinilai berpotensi menyebabkan antrean panjang dan menghambat aktivitas transportasi serta distribusi barang.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., mendorong agar persoalan tersebut segera diselesaikan melalui langkah konkret dan koordinasi lintas sektor.
Upaya itu dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin (14/9/2026). Rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng.
Rapat tersebut juga menjadi tindak lanjut atas aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah). Pemerintah mengambil langkah antisipatif agar persoalan pelayanan BBM tidak berkembang menjadi gangguan terhadap kelancaran distribusi barang.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, pelayanan BBM, terutama BBM bersubsidi, harus berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” ujar Anwar Hafid.
QR Code Bermasalah Saat Truk Sudah di Nozzle
Salah satu persoalan utama yang dibahas adalah kendala teknis ketika Barcode/QR Code truk kontainer tidak dapat dipindai saat kendaraan sudah berada di depan nozzle SPBU.
Situasi tersebut dapat merugikan pengemudi karena kendaraan telah mengantre dalam waktu lama, tetapi transaksi pengisian BBM tidak dapat dilakukan akibat kendala pada sistem.
Untuk mengantisipasi hal itu, Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah sepakat memberikan kemudahan pelayanan bagi truk kontainer dalam pembelian BBM bersubsidi yang menggunakan Barcode/QR Code.
Pertamina dan Hiswana Migas juga akan menugaskan petugas khusus untuk membantu penggunaan serta pengecekan Barcode/QR Code di SPBU.
Petugas tersebut nantinya dapat melakukan pemeriksaan secara mobile terhadap kendaraan yang sedang mengantre. Dengan demikian, persoalan QR Code dapat diketahui lebih awal sebelum truk mencapai nozzle.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar.
Pemprov Siapkan Surat ke BPH Migas
Selain penanganan teknis di lapangan, Pemprov Sulawesi Tengah juga akan menyiapkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Surat tersebut akan memohon adanya diskresi atau kebijakan tertentu bagi pengelola SPBU dalam menghadapi kendala teknis penggunaan Barcode/QR Code yang berada di luar kendali masyarakat.
Langkah itu diharapkan dapat memastikan masyarakat yang memang membutuhkan BBM bersubsidi, termasuk truk kontainer yang menjalankan aktivitas distribusi, tetap memperoleh pelayanan ketika terjadi gangguan teknis pada sistem.
Menurut Anwar Hafid, penerapan sistem digital tetap penting, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
Dugaan Penguasaan SPBU Ikut Disoroti
Dalam rapat tersebut juga dibahas laporan mengenai adanya indikasi sekelompok pihak yang diduga menguasai wilayah SPBU di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara.
Pemprov Sulawesi Tengah berencana membawa laporan tersebut ke forum yang lebih tinggi, termasuk melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), guna mendapatkan penanganan yang tepat.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” kata Anwar.
Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas diminta terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan.
Pemerintah menilai pembelian secara berlebihan justru dapat memperburuk kondisi dan memicu antrean panjang di SPBU.
Pertamina dan Hiswana Migas juga diminta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait distribusi serta pelayanan penjualan BBM bersubsidi.
Gubernur Anwar Hafid berharap berbagai langkah tersebut dapat menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memastikan aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat di Sulawesi Tengah tetap berjalan.
“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya.****
Desain Komunikasi Visual & Editor: Muhammad NurNas Islam.
