Dinkes Sulteng Tegaskan Program Berani Sehat Tak Bebani Anggaran RSUD Undata, Pembiayaan Klaim Tetap Melalui BPJS Kesehatan
PORTALMETRO.ID, Palu – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat tidak menggunakan maupun mengurangi anggaran operasional internal RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., untuk meluruskan pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata” yang diterbitkan pada 12 November 2026.
Syahriar menjelaskan, informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar klaim pelayanan kesehatan sehingga disebut mengurangi anggaran RSUD Undata tidak sesuai dengan mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat.
Menurutnya, program tersebut dijalankan melalui perluasan dan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN. Dalam skema ini, terdapat perbedaan antara pembiayaan iuran kepesertaan JKN oleh pemerintah daerah dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.
“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.
Ia menambahkan, pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi peserta JKN tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk berdasarkan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).
Kebijakan Program Berani Sehat tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
Syahriar menerangkan, Program Berani Sehat dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, serta kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi. Termasuk peserta JKN mandiri yang tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki kepesertaan JKN yang aktif sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terkendala keterbatasan ekonomi.
Dinas Kesehatan juga menegaskan bahwa integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN justru memberikan kepastian penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUD Undata.
Terkait meningkatnya kunjungan pasien seiring pelaksanaan program, kondisi tersebut dinilai sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Karena itu, peningkatan jumlah pasien perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas pelayanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah turut mengapresiasi perhatian media dan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Pengawasan publik dinilai penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Namun, pihaknya berharap setiap informasi mengenai Program Berani Sehat disampaikan dengan mengacu pada mekanisme pembiayaan dan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Melalui klarifikasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menegaskan komitmennya memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Program Berani Sehat diharapkan mampu memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat kepastian pembiayaan melalui sistem JKN dan menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata.****
Editor: Muhammad NurNas Islam.