Advertorial Breaking Featured

Sekdaprov Novalina Minta TPAKD dan TPID Perkuat Sinergi, Program Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Sulawesi Tengah

Share berita ini
Sekdaprov Novalina Minta TPAKD dan TPID Perkuat Sinergi, Program Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Sulawesi Tengah
Sekdaprov Novalina Minta TPAKD dan TPID Perkuat Sinergi, Program Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Sulawesi Tengah
Sekdaprov Novalina Minta TPAKD dan TPID Perkuat Sinergi, Program Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Sulawesi Tengah

PORTALMETRO.ID, Palu -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi dalam menghadirkan program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Novalina saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026).

Dalam sambutannya, Novalina mengatakan perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi merupakan dua agenda strategis pembangunan daerah yang saling berkaitan. Keduanya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap TPAKD mampu menjadi motor penggerak perluasan inklusi keuangan, khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak. Selain itu, penguatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan keuangan digital, serta kolaborasi dengan perbankan, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya perlu terus ditingkatkan.

“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, untuk pengendalian inflasi, Novalina meminta TPID memperkuat strategi melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Ia juga mengingatkan agar perkembangan cuaca dan potensi gangguan iklim menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Pasalnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi produksi pertanian, aktivitas nelayan, hingga kelancaran distribusi bahan pangan.

Menurutnya, program TPAKD dan TPID harus saling terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kemudahan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan produksi serta produktivitas ekonomi daerah.

Di sisi lain, peningkatan produksi dan kelancaran distribusi akan membantu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga kebutuhan pokok.

“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Novalina berharap dilakukan evaluasi secara objektif terhadap pelaksanaan program kerja TPAKD dan TPID sepanjang 2026. Evaluasi itu juga diarahkan untuk menyusun strategi peningkatan indeks akses keuangan daerah, memperkuat sistem pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

Ia turut meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas, target realistis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

“Kita harus bekerja berdasarkan data, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya banyak rapat, tetapi kemudian minim tindakan dan aksi nyata. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tandasnya.

Novalina berharap TPAKD dapat menjadi penggerak utama perluasan akses keuangan masyarakat, sementara TPID berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna, S.E., M.Sc., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D., kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pimpinan lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.****

Editor: Muhammad NurNas Islam.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan.

Chat with us on WhatsApp