Gubernur Anwar Hafid Buka Forkom DWP Sulteng: Birokrat Harus Melayani Rakyat, Bukan Minta Dilayani

PORTALMETRO.ID, Morowali – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., didampingi Ketua TP PKK Sulteng yang juga Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, membuka Forum Komunikasi (Forkom) III DWP se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 di GOR Peapua Abdurrabie, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Kamis (8/10/2026).

Anwar Hafid menegaskan pentingnya perubahan paradigma birokrasi dari penguasa menjadi pelayan masyarakat. Ia juga mendorong penguatan integritas, profesionalisme, dan meritokrasi dalam penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat membuka Forum Komunikasi (Forkom) III Dharma Wanita Persatuan (DWP) se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 di GOR Peapua Abdurrabie.

Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Sulawesi Tengah sekaligus Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan.

Mengusung tema “Penguatan Personal Branding DWP untuk Mewujudkan Perempuan yang Berintegritas, Berdaya dan Berkarakter Menuju Sulawesi Tengah Namboso”, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan, khususnya anggota DWP, dalam mendukung peningkatan kualitas birokrasi dan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Anwar Hafid mengingatkan bahwa personal branding tidak boleh dimaknai sebatas penampilan atau aktivitas di media sosial. Menurutnya, personal branding harus tercermin dalam karakter, sikap, integritas, serta kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menilai, DWP memiliki peran strategis dalam mendukung tugas para suami yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan. Dukungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan keluarga, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter dan etos kerja birokrat dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

“Ibu-ibu punya peran besar dalam membangun Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten/kota. Kalau bupati, wali kota, atau gubernur berhasil, Ibu-Ibu juga punya andil di dalamnya. Karena itu, jangan memahami personal branding hanya sebatas media sosial,” tegas Anwar.

Dorong Birokrasi Berorientasi pada Pelayanan

Anwar menekankan, perubahan kualitas birokrasi harus dimulai dari perubahan cara pandang aparatur terhadap masyarakat. Birokrat, kata dia, tidak seharusnya menempatkan diri sebagai penguasa yang menunggu masyarakat datang, melainkan sebagai pelayan publik yang aktif hadir untuk memenuhi kebutuhan warga.

“Pelayan rakyat itu dia yang mencari rakyat untuk melayani, bukan rakyat yang mencari dia untuk dilayani. Ini paradigma yang harus kita geser,” ujarnya.

Sebagai contoh, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya mulai menerima masyarakat sejak selepas shalat Subuh hingga pagi hari.

 Menurutnya, pelayanan publik tidak semestinya hanya berpatokan pada jam kerja formal, terutama ketika masyarakat membutuhkan kehadiran dan penyelesaian persoalan dari pemerintah.

“Kalau kita bicara jam kantor terus, berarti paradigma kita masih penguasa. Tapi kalau kita seorang pelayan, kapan rakyat membutuhkan kita, di situlah kita harus hadir,” katanya.

Ia juga mengajak para anggota DWP untuk memberikan dukungan kepada suami masing-masing ketika menjalankan tugas di lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

Menurutnya, dukungan keluarga menjadi salah satu unsur penting agar aparatur dapat menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.

Tekankan Jabatan Berdasarkan Prestasi

Selain mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Gubernur Sulawesi Tengah itu menekankan pentingnya penerapan meritokrasi dalam birokrasi. Ia meminta anggota DWP turut mendorong suami masing-masing agar memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan, integritas, hasil kerja, dan prestasi, bukan karena kedekatan politik maupun hubungan pribadi.

“Dorong suaminya mendapatkan jabatan karena karyanya, bukan karena pendekatannya. Kita membutuhkan orang yang mendapatkan jabatan karena prestasinya,” tegasnya.

Menurut Anwar, penempatan aparatur berdasarkan kompetensi dan prestasi merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DWP Diminta Tunjukkan Kontribusi Nyata

Sementara itu, Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan bahwa penguatan personal branding sangat relevan dengan tantangan perempuan di era saat ini.

Ia menjelaskan, personal branding bukan sekadar cara seseorang menampilkan diri di ruang publik, melainkan cerminan nilai, karakter, kompetensi, sikap, dan konsistensi dalam menjalankan peran.

Karena itu, ia mendorong anggota DWP untuk membangun citra organisasi melalui keteladanan dan karya nyata. Pemanfaatan media sosial juga dinilai penting untuk memperkenalkan kegiatan positif, memperluas jejaring, serta menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Biarlah masyarakat mengenal Dharma Wanita Persatuan bukan hanya dari kegiatan seremonial, tetapi dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Sry Nirwanti menegaskan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, melainkan juga subjek sekaligus kekuatan penting dalam mendorong kemajuan daerah.

Ia berharap Forkom III DWP se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 tidak berhenti pada diskusi dan kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan semangat baru, memperkuat kolaborasi, serta menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor pembangunan.

Melalui forum tersebut, DWP diharapkan semakin berkontribusi dalam membangun keluarga berkualitas, memperkuat pemberdayaan perempuan, dan mendukung terwujudnya Sulawesi Tengah yang maju, berdaya, dan Namboso.****

Editor: Muhammad NurNas Islam.