Hibahkan Lahan 1 Hektare di Pantoloan, Gubernur Anwar Hafid Dukung Pembangunan Instalasi Karantina Terpadu
PORTALMETRO.ID, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghibahkan aset daerah berupa tanah seluas kurang lebih satu hektare kepada Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk pembangunan instalasi karantina terpadu di kawasan Pantoloan, Kota Palu.
Hibah lahan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan karantina sekaligus mendukung peningkatan daya saing komoditas unggulan dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Sulawesi Tengah di pasar nasional maupun internasional.
Penyerahan hibah disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, dalam kegiatan yang berlangsung di Ballroom Best Western Hotel Palu, Jum'at (20/11/2026).

Gubernur Anwar Hafid mengatakan, penyediaan lahan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan infrastruktur pelayanan karantina yang berdampak langsung terhadap aktivitas perdagangan dan pengembangan ekonomi daerah.
Menurutnya, keberadaan instalasi karantina terpadu akan mempermudah pemeriksaan berbagai komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan sebelum diperdagangkan antardaerah maupun diekspor ke pasar internasional.
“Lokasi ini nantinya akan dibangun oleh Badan Karantina Indonesia sebagai salah satu bagian penting dalam mendukung UMKM kita. Kita ingin produk-produk Sulawesi Tengah semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Anwar.

Ia berharap pembangunan fasilitas tersebut menjadi wujud nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan infrastruktur pendukung perdagangan, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk unggulan Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., menjelaskan bahwa instalasi karantina terpadu berfungsi memastikan setiap komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilalulintaskan antardaerah maupun ke luar negeri memenuhi persyaratan kesehatan serta terbebas dari hama dan penyakit.
Ia mencontohkan, pengiriman hewan ternak seperti sapi harus melalui proses karantina sesuai ketentuan sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan.

Hal serupa berlaku bagi hewan peliharaan, komoditas perikanan, dan produk tumbuhan yang membutuhkan pemeriksaan untuk menjamin keamanan serta kelayakannya.
Abdul Kadir mengungkapkan, pembangunan fasilitas karantina terpadu di kawasan Pantoloan direncanakan mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027.
Fasilitas tersebut akan mengintegrasikan seluruh pelayanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu kawasan, termasuk sarana pemeriksaan serta laboratorium pengujian.

“Dengan adanya fasilitas terpadu ini, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan karantina. Semuanya akan terintegrasi dalam satu kawasan sehingga proses pelayanan menjadi lebih mudah dan efisien,” jelasnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungan hibah lahan tersebut. Menurutnya, pembangunan fasilitas ini tidak hanya mempercepat pelayanan karantina, tetapi juga mendukung kelancaran perdagangan, ekspor dan impor, serta perlindungan sumber daya hayati dan ketahanan pangan.
Abdul Kadir juga berharap instalasi karantina terpadu tersebut dapat membantu UMKM dan pelaku usaha di Sulawesi Tengah memenuhi standar serta persyaratan perdagangan internasional, sehingga komoditas unggulan daerah memiliki peluang lebih besar menembus pasar ekspor.
Dengan dukungan lahan dari pemerintah daerah dan rencana pembangunan oleh Badan Karantina Indonesia pada 2027, kawasan Pantoloan diharapkan berkembang menjadi salah satu pusat pelayanan karantina terpadu di Sulawesi Tengah.
Langkah ini sekaligus diharapkan memperkuat perlindungan sumber daya hayati, memperlancar arus perdagangan komoditas, serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk unggulan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah.****
Editor: Muhammad NurNas Islam.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan.