Gubernur Anwar Hafid Siapkan Mediasi, PHK 40 Pekerja PT LII dan GNI Jadi Perhatian Serius
PORTALMETRO.ID, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
Komitmen tersebut disampaikan Anwar saat menerima audiensi Serikat Pekerja Tadulako di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026). Pertemuan itu membahas nasib puluhan pekerja yang terdampak PHK sekaligus mencari solusi agar hak-hak mereka tetap terlindungi.
Dalam audiensi tersebut, Anwar meminta agar proses PHK yang dilakukan perusahaan ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan seluruh tahapan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, persoalan hubungan industrial tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Perusahaan harus mengedepankan komunikasi terbuka dengan pekerja agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara adil dan sesuai aturan.
"Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan," tegas Anwar.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan perusahaan, khususnya terkait PHK, harus didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum, bukan karena persoalan pribadi ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.
Untuk mempercepat penanganan kasus tersebut, Anwar meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah akan memfasilitasi mediasi lanjutan dengan menghadirkan pihak perusahaan, termasuk perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.
Mediasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026. Anwar berharap seluruh pihak terkait dapat hadir sehingga persoalan PHK terhadap 40 pekerja itu dapat dibahas secara terbuka dan menemukan titik penyelesaian.
Bahkan, pemerintah telah menyiapkan fasilitas kantor sebagai tempat mediasi, lengkap dengan sarana pendukung dan kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi para pekerja maupun pihak perusahaan.
"Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya," ujar Anwar.
Melalui langkah mediasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap persoalan PHK di lingkungan PT LII dan PT GNI dapat diselesaikan secara objektif, adil, dan sesuai ketentuan hukum.
Gubernur menegaskan, perlindungan terhadap hak-hak pekerja harus menjadi perhatian bersama, sehingga penyelesaian persoalan hubungan industrial tidak merugikan salah satu pihak. ****
Editor: Muhammad NurNas Islam.
