Gubernur Anwar Hafid Turun Tangan Tuntaskan Konflik Agraria LIK Tondo: 18 KK Segera Tempati Rumah Baru
PORTALMETRO.ID, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., turun langsung memfasilitasi penyelesaian konflik lahan dan rencana penggusuran warga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
Upaya tersebut membuahkan kesepakatan bersama antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN). Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan berita acara di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Eva Bande serta sejumlah unsur pemerintah dan pihak terkait.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan langkah penting dalam menyelesaikan konflik agraria dengan mengedepankan pendekatan humanis, perlindungan hak masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” tegas Anwar.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan masyarakat, sekalipun persoalan tersebut merupakan warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung Gubernur.
Ia menekankan bahwa setiap persoalan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan penyelesaian konkret dari pemerintah.
“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
18 Keluarga Mendapat Rumah Permanen
Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga (KK) penerima manfaat.
Pembangunan rumah tersebut juga dilengkapi instalasi dan jaringan air bersih serta listrik untuk menjamin kelayakan hunian warga yang direlokasi.
Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial.
Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Lahan relokasi tersebut wajib berada dalam kondisi clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa dengan pihak lain.
Untuk memastikan kepastian lahan, pengukuran dan pemetaan akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu. Sementara pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang dilaksanakan pihak perusahaan paling lambat 10 November 2026.
Relokasi Dimulai Februari 2027
Proses pemindahan warga direncanakan berlangsung secara bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027.
Dalam proses tersebut, perusahaan juga berkewajiban memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga agar pelaksanaan relokasi berjalan tertib dan tidak memberatkan masyarakat terdampak.
Selain itu, Anwar Hafid meminta Pemerintah Kota Palu turut mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas pendukung, khususnya pembangunan jalan lingkungan dan drainase di kawasan permukiman baru.
Menurutnya, penyelesaian konflik tersebut membutuhkan sinergi seluruh pihak agar masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal baru, tetapi juga lingkungan permukiman yang layak.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKA, Wakil Gubernur, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, Kadin, pihak perusahaan, serta seluruh elemen yang telah berkontribusi membangun komunikasi hingga tercapainya kesepakatan.
“Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” ungkapnya.
Anwar berharap seluruh pihak memiliki komitmen kuat untuk menjalankan setiap poin kesepakatan sesuai tanggung jawab dan tenggat waktu yang telah ditentukan.
Ia mengingatkan agar penandatanganan berita acara tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan nyata di lapangan.
“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” pungkasnya.
Warga Sambut Kesepakatan dengan Harapan Baru
Sementara itu, perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian dan memfasilitasi penyelesaian konflik tempat tinggal yang selama ini membayangi kehidupan mereka.
Warga berharap seluruh butir kesepakatan segera direalisasikan, sehingga 18 keluarga terdampak memperoleh kepastian tempat tinggal dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang.
“Ini bukan sekadar akhir konflik, tetapi awal harapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa ketidakpastian,” ungkap perwakilan warga.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, penyelesaian konflik agraria di kawasan LIK Tondo diharapkan menjadi bukti bahwa dialog, koordinasi, dan keberpihakan terhadap masyarakat dapat menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan antara warga dan pihak perusahaan.****
Editor: Muhammad NurNas Islam.
