Wagub Reny Dorong PKK Sulteng Perkuat Program Nyata, Stunting Turun Jadi 9 Persen
PORTALMETRO.ID, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido,Sp.PK.,M.Kes., menegaskan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus mampu menghadirkan program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar menjalankan aktivitas organisasi maupun kegiatan seremonial.
Penegasan tersebut disampaikan Reny saat membuka Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Best Western, Kamis (19/11/2026).
Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 BERANI dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Sulteng Nambaso dan Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi forum konsolidasi dan evaluasi bagi seluruh jajaran TP-PKK se-Sulawesi Tengah untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah.


Reny mengatakan, peringatan HKG PKK harus menjadi momentum memperbarui komitmen dan semangat pengabdian seluruh kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.
Menurutnya, sepuluh program tersebut merupakan instrumen strategis untuk membangun keluarga yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, mandiri, produktif, dan sejahtera.
Karena itu, kader PKK dituntut tidak hanya memahami program secara administratif, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi kegiatan konkret sesuai kebutuhan masyarakat.
“PKK ini merupakan ujung tombak di masyarakat yang bisa membantu menyinergikan seluruh program pemerintah. Apa yang dikerjakan PKK pasti akan berdampak baik bagi masyarakat,” kata Reny.


Ia mencontohkan kontribusi PKK dalam mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Reny mengapresiasi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, yang dinilai konsisten mengingatkan pentingnya pelaksanaan program tersebut.
Menurut Reny, capaian CKG Sulawesi Tengah telah menempatkan provinsi ini pada posisi kedua di kawasan regional tengah yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Kabupaten Morowali juga disebut menunjukkan capaian positif.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya diukur dari cakupan pelayanan. Dukungan anggaran pemerintah daerah juga harus diperhatikan agar pelaksanaannya berkelanjutan.


Selain sektor kesehatan, Reny menyoroti capaian penurunan angka stunting di Sulawesi Tengah yang berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) telah mencapai 9 persen, lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 14 persen.
Ia mengapresiasi peran kader PKK, khususnya kelompok dasawisma, yang aktif membantu pendataan dan pendampingan keluarga di tingkat masyarakat.
Namun, Reny meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak mengendurkan perhatian terhadap persoalan gizi anak. Pencatatan melalui E-PPGBM harus dilakukan secara rutin dan diperbarui setiap hari oleh petugas gizi.
Langkah tersebut penting untuk mendeteksi sejak dini anak yang mengalami stunting, berat badan kurang (underweight), maupun kekurangan gizi akut (wasting), sehingga penanganan dapat segera dilakukan.
“Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai persoalan gizi anak baru diketahui ketika kondisinya sudah semakin berat,” ujarnya.
Reny juga menekankan pentingnya dukungan anggaran terhadap program PKK agar pemberdayaan keluarga dapat berjalan optimal hingga tingkat desa dan kelurahan.
Perhatian pemerintah, lanjutnya, harus diprioritaskan kepada kelompok masyarakat paling rentan, khususnya keluarga yang masuk kategori desil satu dan dua.
Salah satu bentuk intervensi yang disiapkan adalah program bedah rumah bagi keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah merencanakan penyerahan bantuan kepada dua ibu dari keluarga kurang mampu pada 22 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.
Upaya tersebut sejalan dengan penurunan angka kemiskinan Sulawesi Tengah dari 11,89 persen menjadi 10,48 persen. Sejumlah program pemerintah, seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, dan bantuan perbaikan rumah, turut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Reny menyinggung program Berani Tangkap Banyak melalui penyerahan 70 unit perahu kepada nelayan. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan HKG PKK ke-54 harus menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di seluruh tingkatan.
Ia menyebut, selama lebih dari lima dekade, PKK telah memberikan kontribusi nyata sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.
“Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.
Sry Nirwanti berharap seluruh pengurus dan kader mampu melaksanakan 10 Program Pokok PKK secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Penguatan kelembagaan, terutama di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, juga menjadi perhatian agar pergantian kepengurusan tidak menghambat keberlanjutan program.
Ia turut mengingatkan pentingnya kedisiplinan, identitas, dan etika kader dalam berorganisasi. Menurutnya, keteladanan harus dimulai dari hal sederhana, termasuk menjaga penampilan yang rapi dan sesuai ketentuan organisasi saat berinteraksi dengan masyarakat.
Di bidang kesehatan lingkungan, kader PKK didorong semakin aktif mengampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat, pemenuhan akses air bersih, sanitasi layak, serta lingkungan sehat di tingkat keluarga.
Pembinaan Posyandu berdasarkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga perlu diperkuat. Kader diharapkan lebih peka mengidentifikasi berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, mulai dari rumah tidak layak huni, keterbatasan air bersih, hingga masalah sanitasi.
Temuan di lapangan tersebut harus dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangannya, bukan sekadar menjadi laporan.
Rapat konsultasi tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, para Ketua TP-PKK kabupaten/kota, kader PKK, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap gerakan PKK semakin bersinergi dengan agenda pembangunan daerah dan mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat mulai dari lingkungan keluarga.****
Editor: Muhammad NurNas Islam.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Tengah.