Wagub Reny Tegaskan Inovasi Informasi Berbasis Data: Berani Samporoa Jadi Andalan Sulawesi Tengah
PORTALMETRO.ID, Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Reny saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Reny menjelaskan berbagai inovasi dan program unggulan Pemprov Sulawesi Tengah yang mendukung keterbukaan informasi publik dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi untuk Semua”.
Sejumlah program yang dipaparkan meliputi penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan pengaduan digital Berani Samporoa, program kesehatan Berani Sehat (SEHATI), program pendidikan Berani Cerdas, serta portal Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim penguji adalah Berani Samporoa, sebuah sistem pengaduan masyarakat berbasis digital yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun laporan kepada pemerintah.
Hingga 2026, Berani Samporoa telah menerima sebanyak 4.618 laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, tingkat penyelesaian mencapai 79 persen dengan rata-rata waktu respons hanya tiga menit.
Capaian tersebut menjadi salah satu bukti pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan pengaduan masyarakat.
Dalam sesi pendalaman bersama tim penguji, Reny juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi untuk membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak cukup hanya didukung regulasi dan digitalisasi pelayanan, tetapi juga harus dibarengi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas PPID, serta dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi.
"Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegas Reny.
Ia menambahkan, Pemprov Sulawesi Tengah akan terus mendorong berbagai terobosan kebijakan, memperkuat Desk PPID, serta memastikan keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
"Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah," tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP., bersama sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.****
Editor: Muhammad NurNas Islam.
