Advertorial Breaking Featured

DPRD Takalar Gaspol Legislasi, Tiga Ranperda Strategis Masuk Meja Pembahasan Pemerintah Daerah

Share berita ini
DPRD Takalar Gaspol Legislasi, Tiga Ranperda Strategis Masuk Meja Pembahasan Pemerintah Daerah
DPRD Takalar Gaspol Legislasi, Tiga Ranperda Strategis Masuk Meja Pembahasan Pemerintah Daerah
DPRD Takalar Gaspol Legislasi, Tiga Ranperda Strategis Masuk Meja Pembahasan Pemerintah Daerah

PORTALMETRO.ID, Takalar – DPRD Kabupaten Takalar menyerahkan tiga dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Takalar.

Penyerahan tersebut menjadi langkah awal pembahasan tiga rancangan regulasi yang diharapkan mampu memperkuat kebijakan pemerintah daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat, Selasa 10 November 2026.

Adapun tiga Ranperda inisiatif DPRD Takalar tersebut meliputi Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Ranperda tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Takalar, serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Rapat paripurna diawali dengan pembukaan oleh Ketua DPRD Takalar. Selanjutnya, Wakil Bupati Takalar yang mewakili pemerintah daerah menerima dokumen ketiga Ranperda melalui prosesi penyerahan bersama Ketua DPRD Takalar.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan dari tim pengusul melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Takalar.

Ketua tim pengusul, Ahmad Sabang dari Fraksi Partai NasDem, menyampaikan penjelasan mengenai substansi dan urgensi ketiga Ranperda tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.

Ketiga rancangan regulasi itu memiliki sasaran strategis, yakni memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kepastian pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan serta permukiman, sekaligus memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Takalar.

Melalui pengajuan Ranperda inisiatif tersebut, DPRD Takalar berharap dapat menghadirkan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, ketiga Ranperda tersebut akan memasuki tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan daerah.****

Editor: Manrajai Daeng Ngawing.

 

Chat with us on WhatsApp