Bupati Takalar Daeng Manye Perketat Pengawasan WNA, Antisipasi TPPO dan Penyelundupan Manusia
PORTALMETRO.ID, Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) guna mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga penyelundupan manusia.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat memimpin Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang mengusung tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing, Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kabupaten Takalar” dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah instansi terkait.
Dalam kesempatan itu, Daeng Manye mengapresiasi dukungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar dalam membangun sinergi pengawasan keimigrasian di Kabupaten Takalar.
Menurutnya, keberadaan TIMPORA memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi lintas instansi, khususnya dalam pertukaran informasi, pengumpulan data, analisis, evaluasi, hingga penyusunan rekomendasi terkait keberadaan dan aktivitas orang asing.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kabupaten Takalar yang memiliki wilayah pesisir, kawasan perikanan, budidaya rumput laut, destinasi wisata, serta jalur strategis Makassar–Takalar–Jeneponto membutuhkan perhatian khusus dalam pengawasan orang asing.
Terlebih, pengembangan Kawasan Industri Takalar ke depan berpotensi meningkatkan mobilitas pelaku usaha maupun tenaga kerja asing. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara terukur dengan dukungan informasi yang akurat.
“Pengawasan harus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak. Namun, kita juga harus tetap mengedepankan pelayanan publik serta memberikan kepastian hukum bagi investor dan tenaga kerja asing yang menjalankan aktivitas sesuai ketentuan,” demikian penekanan Bupati dalam arahannya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah wilayah menjadi fokus pengawasan, di antaranya kawasan pesisir dan perikanan, kawasan budidaya dan ekonomi, destinasi wisata dan permukiman, serta jalur mobilitas antardaerah.
TIMPORA juga diharapkan mampu mengoordinasikan pengawasan lintas sektor, menghimpun dan menganalisis informasi, menyusun peta kerawanan, serta mengevaluasi berbagai persoalan keimigrasian di wilayah Kabupaten Takalar.
Selain itu, sesuai ketentuan yang berlaku, tim dapat melaksanakan operasi gabungan, baik secara khusus maupun insidental, untuk menindaklanjuti informasi dan temuan di lapangan.
Daeng Manye berharap rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata melalui penggunaan data yang valid, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme tindak lanjut yang terukur.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi vertikal, Pemkab Takalar menargetkan pengawasan orang asing berjalan lebih optimal, profesional, dan proporsional.
Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran hukum, melindungi masyarakat dari ancaman TPPO dan penyelundupan manusia, sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif bagi pembangunan Kabupaten Takalar.****
Editor: Manrajai Daeng Ngawing.