Persetujuan Prinsip Bupati Takalar untuk Proyek SPKLU Diterbitkan, Lankoras-HAM Soroti Legalitas
PORTALMETRO.ID, Takalar – Penerbitan surat Persetujuan Prinsip oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, terkait rencana pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan fasilitas pengisian dan penukaran baterai kendaraan listrik oleh PT Wanua Batara Maitralan menjadi sorotan.
Persoalan tersebut mencuat menyusul adanya dugaan bahwa pembangunan ratusan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan legalitas.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, Bupati Takalar menerbitkan surat bernomor 500.11.5/1026/ tertanggal 22 Juni 2026. Surat tersebut berisi Persetujuan Prinsip kepada PT Wanua Batara Maitralan sebagai pihak pengusul dan pengembang rencana pemanfaatan barang milik daerah melalui skema sewa lahan milik Pemerintah Kabupaten Takalar.
Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan dan pengoperasian Battery Swap Station atau fasilitas penukaran baterai kendaraan motor listrik.
Dalam salah satu diktum surat itu disebutkan bahwa PT Wanua Batara Maitralan bertindak sebagai penyewa, pengembang, sekaligus penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, penerbitan persetujuan prinsip tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan perizinan dan mekanisme pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-HAM) Sulawesi Selatan, Adi Nusaid Rasyid, meminta pemerintah daerah memastikan seluruh persyaratan hukum dan teknis telah dipenuhi sebelum proyek dilaksanakan.
Ia menduga proyek tersebut masih perlu ditelusuri terkait kelengkapan perizinan berusaha melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta persetujuan administrasi pemanfaatan barang milik daerah.
Menurut Adi, persoalan tersebut penting diklarifikasi karena proyek tidak hanya berkaitan dengan kegiatan investasi, tetapi juga menyangkut penggunaan aset yang merupakan milik pemerintah daerah.
Persetujuan Prinsip Tidak Menggantikan Seluruh Perizinan
Adi menegaskan, persetujuan prinsip yang diterbitkan kepala daerah tidak serta-merta dapat diartikan sebagai pemenuhan seluruh persyaratan perizinan pembangunan.
Menurutnya, aspek kesesuaian tata ruang, persyaratan teknis bangunan gedung, perizinan berusaha, serta prosedur pemanfaatan aset daerah tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menilai persetujuan tersebut perlu dievaluasi apabila dalam proses penerbitan maupun pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
“Penerbitan izin oleh bupati wajib mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan melalui kajian teknis. Jika melanggar RTRW, produk hukum tersebut dapat dianggap tidak sah atau berisiko dibatalkan,” kata Adi saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Selain substansi persetujuan, Adi turut mempertanyakan penggunaan nomenklatur izin prinsip dalam dokumen tersebut.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme perizinan berusaha telah mengalami perubahan seiring penerapan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Menurutnya, perizinan berusaha saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 beserta ketentuan pelaksanaannya.
“Pada prinsipnya, izin prinsip secara resmi sudah tidak diterbitkan sejak 2 Januari 2018 dan telah mengalami perubahan mekanisme, mulai dari pendaftaran penanaman modal, izin investasi, hingga sistem perizinan terintegrasi,” ujarnya.
Ingatkan Potensi Konsekuensi Hukum
Lebih jauh, Adi mengingatkan bahwa penerbitan persetujuan prinsip merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus didasarkan pada kewenangan, prosedur, dan substansi yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia menekankan bahwa persoalan administrasi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, keuntungan bagi pihak tertentu, maupun kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Begitu pula apabila terdapat bukti penerimaan uang, hadiah, atau janji yang berkaitan dengan penerbitan persetujuan tersebut, aspek dugaan tindak pidana korupsi perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
“Pada dasarnya, penerbitan izin prinsip adalah tindakan hukum administrasi negara. Jika izin diterbitkan sesuai prosedur, hal tersebut bukan tindak pidana. Namun, tindakan tersebut bergeser ke ranah pidana apabila memenuhi kriteria pelanggaran hukum tertentu,” tegasnya.
Pemkab Takalar Diharapkan Berikan Klarifikasi
Sorotan terhadap proyek pembangunan fasilitas kendaraan listrik ini kini mengarah pada perlunya penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Takalar.
Publik membutuhkan kejelasan mengenai dasar penerbitan surat Persetujuan Prinsip, status pemanfaatan lahan milik daerah, kelengkapan perizinan perusahaan, serta kesesuaian lokasi pembangunan dengan ketentuan tata ruang dan bangunan gedung.
Klarifikasi dari Bupati Takalar dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait juga diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Bupati Takalar maupun pihak PT Wanua Batara Maitralan terkait sejumlah persoalan yang disorot tersebut.
Prinsipnya, investasi dan pengembangan kendaraan listrik merupakan bagian dari perkembangan sektor energi dan transportasi.
Namun, setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan aset pemerintah daerah tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum dan prosedur administrasi yang berlaku.****
Editor: Manrajai Daeng Ngawing.